Laporan Tahunan 2011

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

PERATURAN

 

Kerangka kerja untuk industri telekomunikasi terdiri dari undang-undang tertentu, Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Menteri yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi saat pertama kali diformulasikan dan diartikulasi dalam “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi”, yang termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM.72/1999 tanggal 17 September 1999.

Kebijakan ini ditujukan untuk:

  • Meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di era globalisasi;
  • Meliberalisasi sektor ini dengan struktur yang kompetitif dengan menghapus kontrol monopolistik;
  • Meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
  • Menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing;
  • Menciptakan peluang bisnis untuk usaha skala kecil dan skala menengah; dan
  • Memfasilitasi kesempatan pekerjaan baru.

Selama tahun 2011, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Telkom.

 

Undang-Undang Telekomunikasi

Secara umum sektor telekomunikasi diatur melalui Undang-Undang No.36/1999 (“Undang-Undang Telekomunikasi”), yang berlaku sejak tanggal 8 September 2000. Undang-Undang Telekomunikasi menetapkan panduan dalam reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan meningkatkan transparansi dan kompetisi.

Undang-Undang Telekomunikasi menghapuskan konsep “badan penyelenggara” di dalam industri, yang mengakhiri status khusus Indosat dan Kami sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab melakukan koordinasi layanan telekomunikasi dalam negeri dan internasional. Dalam rangka meningkatkan persaingan, Undang-Undang Telekomunikasi melarang praktik monopolistik dan persaingan tidak sehat antar sesama operator telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Pemerintah No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Menkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan No.33/2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.4/2001 tertanggal 16 Januari 2001 tentang Rencana Teknik Dasar Nasional 2000 untuk Pengembangan Telekomunikasi Nasional (“Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional”). Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tertanggal 9 Juni 2010. Bersama dengan Undang-Undang Telekomunikasi, Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional menetapkan visi dasar untuk pengembangan regulator telekomunikasi Indonesia.

Regulator Telekomunikasi

Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi beralih dari Departemen Perhubungan ke kementerian yang baru terbentuk, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”). Melalui Menkominfo, berwenang mengatur dan mengontrol pelaksanaan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, Menkominfo mengatur alokasi spektrum frekuensi radio bagi seluruh operator telekomunikasi, yang masing-masing harus memperoleh lisensi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Ditjen Postel”). Sejak 1 Januari 2011, Ditjen Postel dibubarkan dan menyerahkan kewenangan perizinan dan pengaturan dalam industri telekomunikasi kepada dua direktorat jenderal baru di dalam Menkominfo, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, berdasarkan Peraturan Menkominfo No.17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tertanggal 28 Oktober 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No.15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tertanggal 20 Juni 2011, seluruh hal yang terkait dengan Ditjen Postel dalam hal peraturan dan keputusan Menkominfo dan Ditjen Postel secara formal yang terkait dengan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan standarisasi peralatan beralih ke Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sedangkan yang terkait dengan pos dan telekomunikasi beralih kepada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Secara khusus, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika bertanggung jawab dalam perizinan telekomunikasi, penomoran, interkoneksi dan persaingan.

Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Telekomunikasi, Kementerian Perhubungan membentuk badan regulasi independen sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.31/2003 tertanggal 11 Juli 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Independen Telekomunikasi Indonesia (“BRTI”). Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.31/2003 kemudian diganti dengan Peraturan Menkominfo No.36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tentang hal yang sama (kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tertanggal 7 Februari 2011) (“Peraturan Menkominfo No.36/2008”). Menurut Peraturan Menkominfo No.36/2008, BRTI berfungsi mengatur, memonitor dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari sembilan orang, enam dari elemen sosial dan tiga dari elemen pemerintah (Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta pihak ketiga yang mewakili pemerintah yang ditunjuk oleh Menkominfo), dan dipimpin oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. BRTI berperan melengkapi hal-hal yang ditentukan Menkominfo antara lain dalam hal perizinan, standarisasi, biaya interkoneksi, persaingan usaha dan penyelesaian konflik.

Sebelum tanggal 25 Februari 2009, BRTI juga mengoperasikan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (“SKTT”), yang memonitor segala hal yang terkait dengan interkoneksi dan menentukan biaya interkoneksi. Melalui SKTT, BRTI memperoleh data mengenai profil trafik interkoneksi antar operator dan memastikan transparansi dalam pengenaan biaya interkoneksi. Menurut Peraturan Menkominfo No.14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tertanggal 25 Februari 2009 tentang Kliring Trafik Telekomunikasi, tanggung jawab dalam melaksanakan kliring dan penyelesaian biaya interkoneksi telah dialihkan dari BRTI kepada penyedia jaringan telekomunikasi, yang diwajibkan untuk melaporkan data trafik interkoneksi kepada BRTI. Peranan BRTI saat ini lebih kepada pengawasan, daripada pelaksanaan, proses kliring dan penyelesaian interkoneksi.

Klasifikasi dan Perizinan Penyedia Telekomunikasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52/2000, Undang-Undang Telekomunikasi membagi penyedia telekomunikasi ke dalam tiga kategori:

  • Penyedia jaringan telekomunikasi;
  • Penyedia jasa telekomunikasi; dan
  • Penyedia telekomunikasi khusus.

Tiap penyedia telekomunikasi harus memiliki izin yang diterbitkan Menkominfo. Peraturan Menkominfo No.1/2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM21/2001 tertanggal 31 Mei 2001 tentang Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi (diubah dengan Keputusan No.KM.30/2004 tertanggal 11 Maret 2004, Peraturan Menkominfo No.07/P/M.KOMINFO/04/2008 tertanggal 4 April 2008 dan Peraturan Menkominfo No.31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tertanggal 9 September 2008) adalah peraturan pelaksanaan dasar yang mengatur perizinan.

Peraturan Menkominfo No.1/2001 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21/2001 membedakan layanan telepon dasar dari layanan telepon bernilai tambah dan layanan multimedia, yang membutuhkan izin terpisah. Izin penyedia jaringan telekomunikasi diberikan kepada yang memiliki dan atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi, sementara izin penyedia layanan telekomunikasi diberikan kepada layanan yang disediakan melalui kapasitas jaringan yang disewa dari penyedia jaringan. Izin telekomunikasi khusus yang terpisah dibutuhkan bagi penyedia layanan telekomunikasi pribadi yang berhubungan dengan penyiaran dan kepentingan keamanan nasional.

Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia

Pada tahun 1995, Telkom memperoleh hak monopoli untuk menyediakan layanan telekomunikasi lokal tidak bergerak yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ hingga tanggal 31 Desember 2005. Indosat dan Satelindo (yang kemudian melebur ke dalam Indosat) memperoleh hak duopoli untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional dasar hingga tahun 2004.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli Indosat dan Satelindo. Pemerintah sebaliknya menerapkan kebijakan duopoli dengan memberlakukan persaingan antara Telkom dan Indosat sebagai penyelenggara layanan dan jaringan yang lengkap. Pasar bagi penyelenggaraan layanan SLI kemudian diliberalisasi pada bulan Agustus 2003 dengan penghapusan hak eksklusif Indosat dan Satelindo. Indosat memulai layanan telepon tidak bergerak pada tahun 2002 dan layanan nirkabel tidak bergerak dan layanan SLJJ pada tahun 2003 setelah memperoleh izin layanan SLJJ. Telkom memperoleh izin layanan SLI dan mulai menyediakan layanan SLI pada tahun 2004 sehingga menciptakan persaingan terbuka dengan Indosat.

Layanan SLJJ

Dalam rangka liberalisasi layanan SLJJ, Pemerintah mengubah Rencana Teknis Telekomunikasi Nasional berdasarkan Keputusan Menkominfo No.6/P/M.KOMINFO/5/2005 tertanggal 17 Mei 2005 (Keputusan Menkominfo No.6/2005) yang memberikan kepada tiap penyelenggara layanan SLJJ suatu kode akses tiga angka yang memperbolehkan pelanggan memilih penyedia layanan SLJJ alternatif dengan cara memutar kode akses tiga angka. Keputusan Menkominfo No.6/2005 tidak mengharuskan adanya penerapan langsung kode akses tiga angka untuk panggilan SLJJ, namun sebagai penyedia layanan SLJJ pertama, Telkom harus secara bertahap membuka jaringan untuk kode akses tiga angka di seluruh wilayah berkode di Indonesia mulai tanggal 1 April 2010. Telkom diberikan kode akses SLJJ 017 sedangkan Indosat diberikan kode akses 011. Menkominfo kemudian mengubah kembali Rencana Telekomunikasi Nasional berdasarkan Keputusan Menkominfo No.43/P/M.KOMINFO/12/2007 tertanggal 3 Desember 2007 (Keputusan Menkominfo No. 43/2007) yang menunda penerapan akses tiga angka untuk panggilan SLJJ di seluruh wilayah berkode di Indonesia hingga tanggal 27 September 2011.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No.43/2007, Telkom diminta membuka jaringan bagi layanan akses tiga angka 01X di Balikpapan pada tanggal 3 April 2008, dan hal ini telah dilakukan oleh Telkom. Sejak tanggal 3 April 2008, para pelanggan dapat melakukan panggilan SLJJ dari Balikpapan dengan menggunakan kode Indosat “011” sebagai awalan. Namun demikian, Telkom yakin bahwa Indosat tidak lagi menyediakan layanan tersebut di Balikpapan. Seperti disyaratkan dalam Keputusan Menkominfo No.43/2007, Telkom juga membuka jaringan ke seluruh Indonesia untuk penerapan kode akses tiga angka untuk panggilan SLJJ kabel tidak bergerak dan nirkabel tidak bergerak “01X” bagi Indosat dan operator berlisensi lainnya mulai tanggal 27 September 2011. Namun, hingga saat ini tidak ada operator telekomunikasi lain yang menyelenggarakan layanan akses SLJJ tiga angka pada jaringan Telkom. Jika operator lain menyelenggarakan layanan akses SLJJ tiga angka “01X”, baik di seluruh Indonesia atau di sebagian wilayah Indonesia, pelanggan Telkom dapat memilih penyedia layanan SLJJ lainnya (jika tersedia di wilayah tersebut) dengan memutar nomor akses tiga angka yang dituju, dan sebaliknya.

Pada tanggal 16 Desember 2008, Menkominfo menerbitkan izin prinsip SLJJ kepada Bakrie Telecom sehingga meningkatkan jumlah operator SLJJ menjadi tiga. Hingga saat laporan ini dibuat/diterbitkan, Bakrie Telecom belum memperoleh izin penyelenggaraan SLJJ, yang mengharuskan Bakrie Telekom untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.

Tarif yang Telkom bebankan kepada pelanggan diatur dalam Peraturan Menkominfo No.PM.15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tertanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Telepon Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap (“Peraturan Menkominfo No.15/2008”), yang menyatakan bahwa tarif yang akan dibebankan Telkom untuk layanan ini dibatasi berdasarkan rumusan biaya yang ditentukan dalam Peraturan Menkominfo No.15/2008. Ketentuan ini juga menyatakan bahwa struktur tarif terdiri dari biaya sambungan, biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan. Kami juga diwajibkan oleh Peraturan Menkominfo No.15/2008 untuk melaporkan perhitungan biaya sesuai ketentuan tersebut kepada BRTI.

Layanan SLI

Telkom memperoleh izin penyelenggaraan SLI pada bulan Mei 2004 dan mulai menawarkan layanan SLI bagi pelanggan layanan telepon tidak bergerak dengan menggunakan kode akses “007” pada bulan Juni 2004. Sedangkan kode akses untuk pengguna layanan SLI Indosat adalah “001”. Pada bulan Desember 2005, perjanjian interkoneksi dengan Indosat membuat pelanggan Indosat dapat mengakses layanan SLI Kami dengan memutar “007” dan pelanggan layanan Kami dapat mengakses layanan SLI Indosat dengan memutar “001”.

Pada bulan September 2007, Menkominfo menerbitkan izin utama SLI kepada Bakrie Telecom, dengan kode akses internasional “009”, yang meningkatkan jumlah operator SLI potensial menjadi tiga. Hingga saat laporan ini dibuat/diterbitkan, Bakrie Telecom belum memperoleh izin penyelenggaraan SLI, yang mengharuskan mereka menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.

Biaya interkoneksi dari penyedia jaringan internasional bagi penyedia jaringan lokal ditentukan oleh dokumen penawaran interkoneksi bagi penyedia jaringan lokal tidak bergerak. Tarif yang dibebankan Telkom kepada pelanggan untuk layanan SLI tidak bergerak diatur oleh Peraturan Menkominfo No.15/2008 sebagaimana halnya layanan SLJJ.

Layanan Nirkabel Tidak Bergerak

Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.35/2004 tertanggal 11 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (kemudian diubah dengan Keputusan Menkominfo No.16/PER/M.KOMINFO/06/2011 tertanggal 27 Juni 2011) (“Keputusan Menhub No.KM.35/2004”) mengatur bahwa hanya operator jaringan tetap yang memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dan menggunakan jaringan akses frekuensi radio yang dapat menawarkan layanan akses nirkabel tidak bergerak. Keputusan Menhub No. 35/2004 juga menyatakan bahwa tiap penyedia akses nirkabel tidak bergerak harus menyediakan layanan telepon dasar. Namun, penyedia akses nirkabel tidak bergerak hanya menyediakan layanan akses nirkabel tidak bergerak untuk nomor-nomor yang tercakup dalam kode area tertentu. Selain itu, layanan akses nirkabel tidak bergerak tidak dapat menyediakan fitur-fitur roaming. Melalui fitur migrasi otomatis, pelanggan dapat melakukan dan menerima panggilan pada perangkat telepon nirkabel tidak bergerak mereka dengan menggunakan nomor dan kode area yang berbeda.

Indosat, Bakrie Telecom dan Mobile-8 juga memiliki izin penyelenggaraan layanan nirkabel tidak bergerak.

Tarif yang diberlakukan Telkom kepada pelanggannya untuk layanan nirkabel tidak bergerak diatur oleh Peraturan Menkominfo No.15/2008 seperti halnya layanan SLJJ dan layanan SLI.

Seluler

Layanan telepon seluler di wilayah Indonesia dilakukan melalui spektrum frekuensi radio 1,8 GHz dan 2,1 GHz.  Menkominfo mengendalikan alokasi spektrum frekuensi radio untuk spektrum 2,1 GHz sejalan dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2006, tanggal 13 Januari 2006, mengenai Penyeleksian IMT-2000 Operator Jaringan Seluler Mobile untuk Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.  Peraturan ini memungkinkan pengalokasian spektrum frekuensi itu melalui tender terbuka bagi peserta tender yang memenuhi syarat.

Tarif yang Telkomsel bebankan kepada pelanggan seluler diatur oleh Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tertanggal 7 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Pungut Layanan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Seluler Bergerak (Peraturan Menkominfo No.9/2008), yang menyediakan panduan untuk penetapan tarif seluler berdasarkan biaya elemen jaringan dan aktivitas layanan ritel ditambah marjin biaya. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No.9/2008, tarif yang dibebankan Telkom kepada pelanggan seluler terdiri dari tarif layanan dasar, tarif roaming dan tarif multimedia. Tiap bagian tarif dibagi menjadi biaya koneksi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan.

Interkoneksi

Sejalan dengan larangan dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatan yang dapat mengarah pada praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak adil, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan penyedia jaringan untuk mengizinkan pengguna dalam satu jaringan untuk mengakses pengguna atau layanan di jaringan lainnya dengan membayar biaya yang disepakati oleh tiap operator jaringan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52/2000 tertanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan pengenaan biaya interkoneksi antara dua operator jaringan atau lebih harus transparan, adil dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Menkominfo menerbitkan Peraturan No.8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi (“Peraturan Menkominfo No.8/2006”), yang mengatur penerapan skema tarif interkoneksi berbasis biaya bagi seluruh operator layanan dan jaringan telekomunikasi sebagai ganti dari skema pembagian pendapatan. Dengan skema baru tersebut operator jaringan panggilan berakhir akan menentukan biaya interkoneksi berdasarkan rumusan tarif pada biaya inkremen jangka panjang. Peraturan Menkominfo No.8/2006 mencakup metode penentuan biaya inkremen jangka panjang. Menkominfo meminta data Telkom untuk digunakan sebagai model dalam penentuan biaya jaringan tidak bergerak, sementara data Telkomsel digunakan dalam penentuan biaya jaringan seluler.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menkominfo No.8/2006 operator harus memasukkan proposal Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) kepada BRTI yang berisi pengajuan tarif interkoneksi untuk tahun berikutnya. Operator wajib menggunakan metode berbasis biaya dalam menyiapkan proposal DPI, BRTI dan Menkominfo wajib menggunakan metode yang sama dalam mengevaluasi DPI dan menyetujui tarif interkoneksi. Proposal DPI juga mencantumkan skenario panggilan, traffic routing, titik interkoneksi, prosedur untuk meminta dan menyediakan layanan interkoneksi, serta hal lainnya. DPI juga harus mengungkapkan jenis layanan interkoneksi yang ditawarkan beserta tarif yang dibebankan pada tiap layanan yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus menerapkan sistem antrian berdasarkan pada pemberian layanan bagi pelanggan pertama yang datang. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Terkait dengan Peraturan Menkominfo No.8/2006 dan Surat BRTI No.246/BRTI/VIII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007, Telkom mengajukan proposal DPI pada bulan Oktober 2007, yang meliputi penyesuaian atas penyelenggaraan, konfigurasi, teknis dan layanan yang ditawarkan. Pada bulan Desember 2007, seluruh operator jaringan termasuk Telkom menandatangani perjanjian interkoneksi baru untuk menggantikan seluruh perjanjian interkoneksi antara operator jaringan, termasuk perubahan atas seluruh perjanjian interkoneksi yang ditandatangani pada bulan Desember 2006. Perjanjian ini sementara disampaikan dalam DPI, sementara BRTI melanjutkan penelaahan atas proposal DPI yang diterima dari Telkom dan operator lainnya.

Pada tanggal 5 Februari 2008, BRTI meminta Telkom dan operator lainnya untuk mulai menerapkan tarif interkoneksi berbasis biaya. Pada tanggal 11 April 2008, sesuai dengan Keputusan Dirjen Postel No.205/2008, BRTI dan Menkominfo menyetujui DPI dari operator dominan (operator yang mengendalikan lebih dari 25% pangsa pasar), termasuk Telkomsel dan Telkom, untuk menggantikan perjanjian interkoneksi sebelumnya. DPI yang disetujui pada tahun 2008 berlaku hingga tanggal 1 Januari 2011 (atau tanggal 1 Juli 2011 dalam kasus telepon nirkabel tidak bergerak), ketika BRTI menyetujui DPI baru yang akan berlaku kemudian. Dalam menentukan besaran interkoneksi berdasarkan DPI saat ini, data Telkom menjadi model dalam menentukan biaya jaringan tidak bergerak, sementara data Telkomsel digunakan untuk menentukan biaya jaringan seluler, serta data Indosat sebagai pembanding untuk biaya jaringan seluler. Dalam DPI saat ini, besaran interkoneksi yang berbeda pertama kali berlaku untuk interkoneksi jaringan nirkabel tidak bergerak dan jaringan kabel tidak bergerak. DPI yang berlaku juga menurunkan besaran interkoneksi yang ditawarkan rata-rata antara 1,5% hingga 3,0%. Telkom mengharapkan DPI saat ini diberlakukan selama satu hingga dua tahun.

VoIP

Pada bulan Januari 2007, Pemerintah memberlakukan peraturan interkoneksi baru serta sistem kode akses lima angka untuk layanan VoIP berdasarkan Keputusan Menkominfo No.06/P/M.KOMINFO/5/2005. Berdasarkan keputusan ini, kode/nomor awal untuk VoIP, yang sebelumnya 01X, berubah menjadi 010XY. Pada tanggal 27 April 2011, Menkominfo menerbitkan Permen No.14/PER/M.KOMINFO/04/2011, yang menekankan standar kualitas, dan berlaku efektif tiga bulan kemudian, yang mengharuskan Kami dan operator lainnya mematuhi peraturan tersebut dalam melayani layanan VoIP.

IPTV

Pada bulan Agustus 2009, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No.30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV di Indonesia, yang mengatur rencana bisnis IPTV Telkom, yaitu layanan TV berbasis langganan yang disalurkan melalui jaringan protokol internet. Menkominfo memperbaiki dan mengubah peraturan ini pada bulan Juli 2010 melalui Peraturan Menkominfo No.11/PER/M.KOMINFO/07/2010. Peraturan Menkominfo No.11/2010 menegaskan IPTV dapat ditayangkan melalui perangkat televisi dan alat telekomunikasi lainnya, sementara Keputusan Menkominfo No.30/2009 hanya mencakup perangkat televisi.

Peraturan Menkominfo No.11/2010 menyatakan bahwa IPTV adalah bentuk konvergensi dari telekomunikasi, penyiaran, multimedia dan transaksi elektronik. Peraturan Menkominfo No.11/2010 menjadi dasar hukum bagi pemberian izin dan penyediaan layanan IPTV, dan termasuk diantaranya mengenai hak dan kewajiban, nama, kepemilikan asing serta penggunaan penyedia konten dalam negeri, termasuk hal lainnya.

Hanya konsorsium yang terdiri dari setidaknya dua entitas bisnis Indonesia dapat memperoleh izin sebagai penyedia IPTV. Tiap anggota konsorsium, setidaknya harus memiliki satu izin sebagai penyedia jaringan tidak bergerak lokal, salah satu sebagai penyedia layanan internet, dan yang satu sebagai penyelenggara layanan penyiaran berbayar. Konsorsium dapat menyediakan layanan IPTV hanya pada area cakupan dimana konsorsium memiliki ketiga izin yang disyaratkan. Peraturan Menkominfo No.11/2010 juga mensyaratkan bahwa layanan IPTV disalurkan melalui jaringan kabel.

Telkom memperoleh izin IPTV dalam konsorsium bersama Indonusa (“TelkomVision”) pada tanggal 27 April 2011 dan izin penyelenggaraan meliputi wilayah JABODETABEK, Surabaya, Bali dan Semarang

Satelit

Industri satelit internasional sangat diatur keberadaannya. domestik di Indonesia, seperti peraturan penggunaan slot orbit dan frekuensi radio, penempatan dan pengoperasian satelit Telkom juga menjadi subyek dari pendaftaran ke Badan Komunikasi Radio dari Persatuan Telekomunikasi Internasional.

Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, tiap operator harus mampu menjamin perlindungan konsumen terkait dengan kualitas layanan, biaya penggunaan atau layanan, kompensasi serta hal-hal lainnya. Konsumen yang dirugikan oleh penyelenggaraan yang ceroboh dapat mengajukan klaim kepada penyedia layanan tersebut. Peraturan perlindungan konsumen telekomunikasi menyediakan standar layanan bagi operator telekomunikasi.

Kewajiban Pelayanan Universal (“KPU”)

Seluruh operator jaringan telekomunikasi dan penyedia layanan terikat oleh KPU yang mensyaratkan mereka untuk berkontribusi menyediakan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi universal, yang pada umumnya dilakukan melalui kontribusi secara finansial. Peraturan Menkominfo No.32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tertanggal 10 Oktober 2008 mengenai KPU (diubah dengan Peraturan Menkominfo No.03/2010 tertanggal 1 Februari 2010) (“Peraturan Menkominfo No.32/2008”) menyebutkan dana KPU yang diterima akan digunakan untuk membiayai layanan telepon, SMS dan akses internet di wilayah terpencil dan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang tidak ekonomis dalam penyediaan layanan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menkominfo No.21/PER/M.KOMINFO/20/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 tentang Dana Informasi dan Teknologi Komunikasi, dana yang dikenal dengan Dana Informasi dan Teknologi Komunikasi akan bersumber dari dana KPU dan digunakan untuk mendukung pendanaan bagi penyediaan jaringan serat optik, layanan akses internet Wi-Fi umum, layanan pusat pengamanan data dan pengembangan industri informasi dan teknologi komunikasi dalam negeri.

Pembayaran KPU yang disyaratkan dihitung dari pendapatan kotor non konsolidasi Telkom dan Telkomsel dikurangi piutang tak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi (misalnya beban biaya piutang tak tertagih) dan pembayaran yang diterima dari biaya interkoneksi yang merupakan milik pihak lain. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7/2009 tertanggal 16 Januari 2009 mengenai Tarif untuk penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP No.7/2009), tarif KPU yang berlaku adalah 1,25% dari pendapatan kotor. Telkom membayar nilai KPU sebesar Rp835 miliar pada tahun 2010 dan Rp879 miliar pada tahun 2011.

Peraturan Menkominfo No.32/2008 juga menyatakan hak untuk menyediakan layanan KPU akan ditawarkan kepada penyedia layanan dengan biaya terendah. Sebagai contoh, Peraturan Menkominfo No.48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tertanggal 23 November 2009 (diubah dengan Peraturan Menkominfo No.19/PER/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 13 Desember 2010), berisi 11 tender yang akan menggunakan dana KPU bagi pendirian Pusat Layanan Internet di ibu kota kecamatan dengan lokasi antara wilayah layanan yang ditenderkan.

Beban Regulator Telekomunikasi

Pada tanggal 16 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.7/2009, yang mengatur jenis dari penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk Menkominfo yang berasal dari berbagai layanan, termasuk telekomunikasi.

Kami berkewajiban membayar biaya hak penggunaan terkait dengan stasiun radio yang digunakan dalam jaringan Telkom serta spektrum frekuensi radio yang dalam kontrol Telkom. Biaya perizinan untuk stasiun radio dibayarkan secara tahunan berdasarkan rumusan yang memperhitungkan dasar biaya untuk spektrum frekuensi radio dan kapasitas transmisi, yang disesuaikan dengan indeks biaya yang diatur oleh Menkominfo setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Biaya perizinan untuk spektrum frekuensi radio ditentukan berdasarkan tender dan terdiri dari biaya di muka dan iuran tahunan.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.76/2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah No.7/2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.76/2010, Kami tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar biaya atas hak penggunaan yang dihitung berdasarkan stasiun radio yang Kami dirikan di jaringan Kami, kecuali stasiun radio yang didirikan di backbone Kami, terhitung sejak 15 Desember 2010. Akibatnya, biaya atas hak penggunaan Kami dihitung berdasarkan bandwith spectrum frekuensi radio yang Kami gunakan.

Selain biaya atas hak penggunaan spectrum frekuensi radio, Peraturan Pemerintah No.7/2009 mewajibkan seluruh operator telekomunikasi untuk membayar biaya izin konsesi tahunan, yang dapat dibayarkan secara kuartalan, sebesar 0,5% dari pendapatan kotor non-konsolidasi dikurangi piutang tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi (misalnya beban biaya piutang tak tertagih) dan pembayaran yang diterima dari biaya interkoneksi yang dimiliki pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang No.28/2009), pemerintah daerah diberikan izin untuk mengenakan retribusi atas tanah yang Kami gunakan sebagai menara telekomunikasi per tanggal 15 September 2011. Retribusi ini tidak lebih dari 2% nilai jual objek pajak. Pemerintah daerah saat ini mengenakan retribusi pada (keseluruhan) dari sekitar 500 wilayah hukum dimana menara telekomunikasi Kami berada. Kami mengantisipasi jumlah peraturan daerah yang mengenakan biaya ini akan meningkat ke depannya.

Menara Telekomunikasi

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.02/PEER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama (Keputusan Menara). Sesuai Keputusan Menara tersebut, pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan izin dari lembaga pemerintah terkait, sedangkan pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi pendirian menara telekomunikasi tersebut. Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara lainnya harus memberikan izin kepada operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka (namun bukan menara yang dipergunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2009, beberapa menteri menerbitkan peraturan bersama dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18/2009, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2009, Peraturan Menkominfo No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3/P/2009 mengenai pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi (“Peraturan Bersama”).

Peraturan Bersama itu mengizinkan bupati yang mengepalai pemerintahan lokal di Indonesia, atau gubernur, khususnya Provinsi DKI Jakarta, serta memberi wewenang untuk memberikan izin pembangunan menara telekomunikasi. Peraturan bersama itu juga memuat standar pembangunan dan mensyaratkan agar menara telekomunikasi dibangun untuk dapat digunakan bersama oleh para penyedia layanan telekomunikasi. Pemilik menara telekomunikasi diizinkan untuk mengenakan biaya tertentu, yang dinegosiasikan dengan merujuk pada biaya terkait dengan biaya investasi dan operasional, pengembalian investasi dan keuntungan. Tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli terkait kepemilikan dan pengelolaan menara telekomunikasi.

Di samping peraturan bersama dan keputusan menara, beberapa otoritas daerah telah menerapkan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi serta mewajibkan operator untuk berbagi dalam hal penggunaan menara telekomunikasinya.