TELKOM Akhirnya Ambil Alih Tanggung Jawab Pengoperasian dan Manajemen Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia

Jakarta, 19 Oktober 2006 – Setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang sejak 1 Maret 2005 hingga 2 Agustus 2006, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) dan PT Bukaka SingTel International (BSI) akhirnya sepakat untuk mengembalikan kendali manajemen dan operasional Divisi Regional (Divre) VII kepada Telkom. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) VII (“Amended and Restated KSO Agreement”) yang ditandatangani Direktur Utama Telkom Arwin Rasyid dan Presiden Direktur BSI Ng Jin Hiok di Jakarta (18/10). Dengan Reversal KSO ini maka Perjanjian KSO Nomor PKS. 225/HK.910/UTA-00/1995 tanggal 20 Oktober 1995 yang semula ditetapkan berlaku hingga 31 Desember 2010, tidak lagi menjadi rujukan dalam pengelolan Divre VII, sebab untuk selanjutnya kegiatan operasi, pemeliharaan dan pembangunan KSO VII akan dilaksanakan oleh Telkom.
 
Dirut Telkom Arwin Rasyid menyatakan sangat bersyukur dengan tercapainya penyelesaian KSO VII melalui skema KSO Reversal. “Ini merupakan penyelesaian yang bersifat win-win bagi Telkom dan BSI,” ujarnya. Dikatakannya, setelah penyelesaian masalah KSO VII, maka tuntas sudah seluruh permasalahan KSO di seluruh Divre. Sebelumnya, Telkom telah menyelesaikan permasalahan jangka panjang dengan KSO VI (Kalimantan), KSO I (Sumatera), KSO III (Jawa Barat), dan KSO IV (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta).
 
 
Hindari Resiko
 
Arwin Rasyid mengakui bahwa penyelesaian KSO VII didasari oleh pertimbangan berbagai resiko yang harus dihadapi Telkom bila langkah itu tidak diambil, yaitu risiko operasional dan pelayanan, resiko finansial, dan resiko reputasi. Resiko operasional dan pelayanan muncul karena BSI sudah menyatakan tidak akan melaksanakan pembangunan sehingga hal ini akan mengakibatkan pelayanan Telkom turun dan berpotensi membuat posisi daya saing Telkom di masa datang menjadi lemah. Melalui transaksi ini maka Telkom dapat secara optimal dan leluasa melakukan investasi dan pelayanan.
 
Secara finansial, resiko muncul karena tanpa adanya investasi maka Telkom akan kehilangan peluang untuk menggali potensi pasar Divre VII. Selain itu pertumbuhan penetrasi seluler mengakibatkan trend subtitusi terhadap fixed line yang semakin meningkat. Kedua kondisi tersebut akan mengakibatkan penurunan performansi finansial KSO VII. Transaksi diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
 
Sedangkan Resiko Reputasi terkait dengan potensi turunnya kualitas pelayanan akibat tidak adanya pembangunan serta tidak berjalan baiknya KSO Plus dan tidak adanya investasi baru dari BSI.
 
Arwin Rasyid berharap penyelesaian KSO VII akan membuka jalan bagi Telkom untuk mempercepat, memperbaiki, dan mengeksplorasi layanan dan bisnis telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur di tengah iklim persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin ketat. Diakuinya skema KSO lama telah menimbulkan dilema baik bagi Telkom maupun BSI yang bila terus dilanjutkan dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 
Menurutnya, dengan perikatan KSO yang berjalan selama ini, Telkom tidak memiliki kontrol atas operasi dan pembangunan telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur karena hak tersebut beralih ke tangan BSI. Di sisi lain, meski penetrasi telepon di Indonesia Timur relatif masih rendah dan karenanya masih menyimpan potensi pasar yang signifikan, periode KSO yang berakhir 31 Desember 2010 dipandang terlalu pendek bagi BSI untuk mengoptimalkan semua potensi pasar melalui pembangunan jaringan baru. Akibatnya BSI lebih fokus pada pencapaian Distributable Telkom Revenue (DTR) dari hasil pembangunan yang dilakukannya. Kondisi ini berpotensi negatif terhadap upaya pemeliharaan jaringan (network maintenance) dan pada gilirannya bisa menurunkan kualitas pelayanan.
 
 
 
Skema Transaksi
 
Melalui reversal agreement, BSI akan melepaskan haknya untuk menerima 65% dari DTR Unit KSO Divre VII yang berasal dari KSO System dan akan mengalihkan kepada Telkom haknya atas penghasilan BSI dari perjanjian-perjanjian yang dinamakan KSO Plus Proyek, yang berlaku mulai 1 Januari 2006 sampai tanggal-tanggal setiap perjanjian berakhir. Hal itu dilakukan sebagai imbalan atas persetujuan Telkom untuk memberikan kepada BSI suatu jumlah pendapatan tetap yang disetujui (Fixed Investor Revenue (FIR)”), yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2010.
 
Pembayaran atas FIR akan bersumber pada pendapatan Divre VII, namun apabila pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk pembayaran FIR maka Telkom harus menanggulanginya.
 
Esensi Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian KSO VII, menurut Arwin, hampir sama dengan pola penyelesaian KSO IV, namun ditambah dengan Pernyataan dan Jaminan dari Mitra Usaha (Representations and Warranties of the Investor) dan Perjanjian yang Berkaitan dengan Kontrak KSO Plus. Kedua klausul tersebut, lanjutnya, ditambahkan untuk melindungi Telkom dari dampak negatif adanya KSO Plus di masa mendatang hingga berakhirnya perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian KSO.
 
Mengenai mekanisme pembayaran di masa transisi, Arwin Rasyid mengatakan bahwa pada dasarnya untuk pembayaran di bulan ketika Amandemen ditandatangani, Telkom dan BSI masih menerima DKSOR (Distributable KSO Revenue) sesuai perjanjian KSO lama. BSI mulai berhak atas FIR mulai berlaku bulan berikutnya, dan sejak itu mereka tidak lagi berhak atas DKSOR. Demikian pula, di bulan selanjutnya, Telkom juga tidak lagi menerima Minimum Telkom Revenue (MTR) atau DKSOR, melainkan dalam bentuk “Balance of KSO Revenues”.
 
Arwin Rasyid merasa cukup puas dengan solusi KSO Reversal. “Ini merupakan solusi yang baik bagi Telkom ke depan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi jajaran Telkom Divre VII untuk terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan ditengah-tengah lingkungan industri yang cukup kompetitif,” lanjutnya.
 
 
 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
 
 
Muhammad Awaluddin
Vice President Public and Marketing Communication
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Tel.      62-21-5213288
Fax.     62-21-5203322
Email : awaluddin@telkom.co.id
Website : www.telkom-indonesia.com