Cara Audit Keamanan Siber Perusahaan dan Tahapannya

Audit keamanan siber membantu perusahaan mengevaluasi apakah sistem, jaringan, aplikasi, dan data telah terlindungi sesuai kebutuhan bisnis. Pemeriksaan ini dapat mengungkap kelemahan kontrol keamanan, akses yang tidak semestinya, konfigurasi berisiko, serta celah dalam prosedur penanganan insiden.

Memahami cara audit keamanan siber perusahaan penting bagi organisasi yang mengandalkan teknologi digital untuk menjalankan operasional. Hasil audit dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan, mengurangi risiko gangguan bisnis, dan memperkuat tata kelola keamanan informasi.

Agar memberikan hasil yang terukur, audit perlu mencakup aspek teknis dan manajerial, menggunakan kriteria yang jelas, serta diikuti tindakan korektif dan evaluasi ulang.

Apa Itu Audit Keamanan Siber Perusahaan?

Audit keamanan siber adalah evaluasi terstruktur terhadap kebijakan, proses, teknologi, dan kontrol yang digunakan untuk melindungi aset digital perusahaan. Tujuannya bukan hanya menemukan kerentanan, tetapi juga menilai apakah pengamanan yang diterapkan sudah memadai untuk menghadapi risiko yang relevan.

Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, yang diterbitkan oleh National Institute of Standards and Technology pada 2024. Kerangka ini mengelompokkan pengelolaan risiko keamanan siber ke dalam enam fungsi, yaitu Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, dan Recover.

Pendekatan tersebut membantu organisasi menilai tata kelola, identifikasi risiko, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan secara terpadu. Di Indonesia, perusahaan juga perlu memperhatikan regulasi yang relevan dengan kegiatan dan sektor usahanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berstatus berlaku pada basis data peraturan BPK. Sementara itu, pengelolaan data pribadi perlu mempertimbangkan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Audit keamanan siber tidak sama dengan vulnerability assessment atau penetration testing. Vulnerability assessment berfokus pada identifikasi kelemahan, sedangkan penetration testing menguji sejauh mana kelemahan tertentu dapat dieksploitasi dalam ruang lingkup yang disepakati. Keduanya dapat menjadi bagian dari audit, tetapi tidak menggantikan evaluasi tata kelola dan kontrol secara menyeluruh.

Baca Juga: Standar Keamanan Data Center Perusahaan yang Wajib Diperhatikan

Cara Audit Keamanan Siber Perusahaan

Pelaksanaan audit perlu dilakukan secara bertahap agar pemeriksaan berjalan sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Berikut tahapan yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengevaluasi keamanan siber, mulai dari perencanaan hingga pemantauan perbaikan.

1. Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup Audit

Langkah pertama adalah menetapkan alasan audit dilakukan. Perusahaan mungkin ingin mengevaluasi keamanan setelah perubahan infrastruktur, menilai kesiapan menghadapi insiden, memenuhi kebutuhan kepatuhan, atau mengidentifikasi risiko sebelum menerapkan sistem baru.

Tentukan aset yang diperiksa, metode evaluasi, jadwal, pihak yang bertanggung jawab, dan batas pengujian. Jika audit mencakup pengujian teknis, dapatkan persetujuan tertulis dan pastikan aktivitasnya tidak mengganggu sistem produksi. Ruang lingkup yang jelas membantu auditor menghasilkan temuan yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

2. Menginventarisasi Aset dan Data Perusahaan

Auditor perlu memahami lingkungan teknologi yang digunakan, mulai dari server, jaringan, perangkat karyawan, aplikasi bisnis, layanan cloud, hingga akun administrator. Identifikasi juga data yang dikelola, lokasi penyimpanan, pemilik aset, dan ketergantungan antarsistem.

Setelah inventarisasi, klasifikasikan aset berdasarkan tingkat kepentingan dan dampak apabila terjadi gangguan. Sistem yang mendukung transaksi, layanan pelanggan, atau pengelolaan data sensitif umumnya memerlukan perhatian lebih besar. Hasil pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

3. Mengevaluasi Kebijakan dan Kontrol Keamanan

Tahap berikutnya adalah memeriksa apakah kebijakan keamanan benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional. Evaluasi dapat mencakup pengelolaan identitas dan hak akses, autentikasi multifaktor, proses pembaruan perangkat lunak, pengaturan firewall, enkripsi, serta pencatatan aktivitas sistem.

Auditor juga perlu meninjau prosedur pemberian dan pencabutan akses ketika karyawan bergabung, berpindah peran, atau meninggalkan perusahaan. Selain itu, periksa apakah tanggung jawab keamanan telah ditetapkan dengan jelas dan apakah kebijakan ditinjau secara berkala.

Dalam konteks tata kelola, pendekatan Govern pada NIST CSF 2.0 relevan untuk menilai pembagian tanggung jawab, strategi pengelolaan risiko, serta pengawasan keamanan oleh manajemen.

4. Mengidentifikasi dan Memvalidasi Kerentanan

Pemeriksaan teknis dapat dilakukan melalui analisis konfigurasi, pemindaian kerentanan, peninjauan log, dan pengujian keamanan aplikasi atau jaringan. Jika diperlukan, perusahaan dapat menggunakan penetration testing untuk mengevaluasi ketahanan sistem terhadap skenario serangan yang telah disepakati.

Setiap temuan perlu divalidasi agar hasil pemeriksaan tidak hanya bergantung pada peringatan otomatis dari alat pemindai. Nilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan eksploitasi, dampak terhadap bisnis, tingkat keterpaparan sistem, dan ketersediaan mitigasi.

Temuan dengan potensi dampak tinggi perlu diprioritaskan, terutama jika berkaitan dengan akses tidak sah ke data sensitif, sistem yang terekspos ke internet, atau layanan penting yang belum mendapatkan pembaruan keamanan.

5. Menilai Kesiapan Deteksi dan Respons Insiden

Audit juga perlu menguji kemampuan perusahaan mengenali aktivitas mencurigakan dan merespons insiden. Periksa apakah log keamanan dikumpulkan dan ditinjau, peringatan dipantau, serta prosedur eskalasi telah ditetapkan.

Evaluasi pula rencana respons insiden, pembagian peran, mekanisme komunikasi, dan prosedur pemulihan layanan. Simulasi insiden dapat membantu mengungkap hambatan koordinasi yang tidak terlihat dalam pemeriksaan dokumen saja.

6. Menyusun Laporan dan Memantau Perbaikan

Laporan audit sebaiknya menjelaskan temuan, bukti pendukung, tingkat risiko, dampak potensial, dan rekomendasi perbaikan. Setiap tindakan korektif perlu memiliki penanggung jawab dan tenggat waktu yang realistis.

Setelah perbaikan dilakukan, lakukan pengujian ulang untuk memastikan kelemahan telah ditangani. Audit tidak berhenti ketika laporan diterbitkan karena efektivitas pengamanan bergantung pada konsistensi tindak lanjut dan evaluasi berkala.

Baca Juga: Strategi Optimasi Jaringan Multi Cabang dengan SD-WAN untuk Efisiensi dan Keamanan

Aspek yang Perlu Diperiksa dalam Audit Keamanan Siber

Cakupan audit keamanan siber perlu disesuaikan dengan profil risiko dan kompleksitas infrastruktur perusahaan. Pemeriksaan dapat mencakup keamanan jaringan dan infrastruktur, seperti segmentasi jaringan, konfigurasi firewall, akses jarak jauh, serta perangkat yang sudah tidak mendapatkan dukungan keamanan.

Auditor juga perlu mengevaluasi identitas dan pengelolaan akses, termasuk hak pengguna, perlindungan akun administrator, penerapan autentikasi multifaktor, dan pencabutan akses yang tidak lagi diperlukan.

Pada sisi aplikasi dan data, audit perlu menilai perlindungan informasi sensitif, konfigurasi aplikasi, pengelolaan kerentanan, serta pembatasan akses ke basis data. Sementara itu, kesiapan menghadapi insiden dapat dievaluasi melalui pemeriksaan log, pemantauan aktivitas mencurigakan, prosedur eskalasi, dan koordinasi tim saat terjadi gangguan.

Perusahaan juga perlu memastikan salinan cadangan terlindungi dan dapat dipulihkan melalui pengujian berkala agar operasional tetap dapat dilanjutkan setelah insiden.

Memperkuat Keamanan Siber dengan Dukungan Profesional

Ketika infrastruktur semakin kompleks atau kemampuan tim internal belum mencukupi, perusahaan dapat mempertimbangkan dukungan penyedia layanan keamanan profesional. Pilihan layanan sebaiknya disesuaikan dengan temuan audit, prioritas risiko, dan kebutuhan pengawasan sistem, baik untuk penguatan kontrol maupun pemantauan keamanan secara berkelanjutan.

Melalui Managed Network & Security Services MyTEnS Telkom, perusahaan dapat mempertimbangkan layanan seperti Managed Security Operation Center (SOC), Managed Security Consulting, Managed Firewall Services, dan Managed Penetration Test. Layanan tersebut mendukung kebutuhan pemantauan dan analisis keamanan, konsultasi keamanan TI, pengelolaan firewall, serta pengujian penetrasi.

Sebelum memilih layanan, evaluasi ruang lingkup pekerjaan, SLA, waktu respons, mekanisme pelaporan, dan pembagian tanggung jawab dengan tim internal. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa layanan yang dipilih sesuai dengan temuan audit dan tidak mengabaikan kebutuhan pemeriksaan independen apabila diperlukan.

Dengan pendekatan ini, hasil audit dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah pengamanan yang lebih terarah dan menjaga keberlangsungan operasional bisnis.

Baca Juga: Keamanan Komunikasi Data Perusahaan untuk Koneksi Antar Cabang