Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, peraturan US SEC Exchange Act 10A-3, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta pemenuhan peraturan dan/atau ketentuan lainnya, Dewan Komisaris sebagai bagian dari organ Perseroan membentuk Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Audit Committee Charter yang telah ditetapkan pada tahun 2024 melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 13/KEP/DK/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Berdasarkan peraturan tersebut, Dewan Komisaris mengeluarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 14/KEP/DK/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menyatakan bahwa Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
 

Keterangan: *profil anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja  (Charter) Komite Audit Telkom dapat dilihat   disini.

Dewan Komisaris sebagai bagian dari organ Perseroan memiliki kelengkapan organ Dewan Komisaris yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi yang berperan dalam mengawasi penetapan kualifikasi dan proses nominasi Pengurus Perseroan dan anak perusahaan, serta formulasi remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite ini berperan penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, khususnya untuk memastikan proses seleksi dan nominasi serta pengambilan kebijakan remunerasi sesuai dengan pertimbangan profesional dan independen tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja berdasarkan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 2023 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu kami juga memiliki Pedoman/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau Nomination and Remuneration Committee Charter yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/KEP/DK/2024 tanggal 23 Juli 2024.

KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan bahwa Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit adalah tiga orang dan salah satunya adalah Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Dua anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar perseroan, atau pihak manajemen di bawah Direksi. Sampai dengan saat ini, KNR tidak memiliki anggota yang berasal dari pihak eksternal Perusahaan atau pihak manajemen di bawah Direksi.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dewan Komisaris mengeluarkan Keputusan Dewan Komisaris No.15/KEP/DK/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menyatakan bahwa Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Keterangan: *profil anggota KNR dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja  (Charter) Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat   disini

Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan peran Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan, Dewan Komisaris membentuk  Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR) yang membantu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perencanaan perusahaan dan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas perencanaan Perseroan dan memastikan efektivitas pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko.

Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang diatur dalam Pedoman/Piagam Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No.12/KEP/DK/2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Pembentukan dan pengangkatan anggota; 2. Tugas, kewajiban, dan kewenangan; 3. Lingkup pelaksanaan pekerjaan; dan 4. Rapat, pelaporan, masa tugas, dan pendanaan.

KOMPOSISI KEMPR

Komposisi anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko (KEMPR) ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.16/KEP/DK/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagai berikut:

Keterangan: *profil anggota KEMPR dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja  (Charter) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko dapat dilihat   disini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang diusulkan oleh Direksi; melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dan Anak Perusahaan; melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

Dalam menjalankan perannya, Komite Tata Kelola Terintegrasi berkewajiban memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan; dan memegang teguh rahasia Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai landasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KEP/DK/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Pembentukan dan komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Komisaris Utama BUMN Induk menjabat sebagai Ketua Komite merangkap Anggota, dengan anggota yang terdiri atas anggota Dewan Komisaris BUMN Induk dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Sebagai implementasi atas ketentuan tersebut, Dewan Komisaris menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP/DK/2026 tanggal 3 September 2026 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang menjadi dasar penetapan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

Keterangan: *profil anggota KTKT dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris

Pedoman Pelaksanaan Kerja (Charter) Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat disini